MEDAN – Birokrasi pemerintahan harusnya bebas dari orang-orang berpolitik agar public management dapat berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik, Drs Dadang Darmawan, MSi ketika mengisi diskusi di sebuah stasiun radio di Hotel Tiara Medan, Senin (25/6/2012) kemarin.
Ia menyampaikan, jika birokrasi diduduki orang politik maka New Management Public tidak akan berjalan. Birokrasi yang seharusnya bekerja melayani dan berpihak kepada rakyat berkembang menjadi melayani penguasa dengan keberpihakan pada politik dan kekuasaan, akibatnya masyarakatlah yang dirugikan.
“UU sudah mengatur dan membebaskan birokrasi dari politik agar birokrasi tersebut dapat berjalan independen. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu mekanisme di birokrasi kita ini seperti apa, akhirnya birokrasi yang tidak jelas dan baik dampaknya ke layanan publik,” jelasnya.
Lanjutnya, birokrasi merupakan alat negara yang perlu memiliki aturan main sendiri dan didukung oleh perundang-undangan tersendiri, oleh karena itu korelasi antara birokrasi dan eksekutif harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan.
Hal serupa disampaikan Pengamat Ekonomi Unimed, Muhammad Isyak. Menurutnya, new public management memang harus dilakukan dengan ketentuan yang ada. Namun standar kerja untuk dinas juga harus dibuat, namun kenyataannya sampai saat ini standar tersebut belum ada.
Menanggapi hal ini, anggota komisi A DPRD Sumut, Ilhamsyah, mengatakan isu yang beredar bahwa tentang adanya money politik di sebuah birokrasi itu tidak dapat dipungkiri. Namun sejauh ini dia melihat ada perubahan baik pada pegawai negeri atau birokrasi di Pemko Medan.
“Saya lihat memang sekarang sudah ada peningkatan dalam disiplin pegawai dibandingkan tahun lalu,” jelasnya. (Puput Julianti Damanik)
