MEDAN – Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa berdasarkan analisis hasil audit BPK tahun 2005-2011, ditemukan 24 BUMN yang berpotensi sebagai lembaga negara yang korup.
“Potensi kerugian negara yang bisa disebabkan adalah Rp4,9 triliun dan US$305 Juta,” ujarnya dalam siaran persnya yang diterima Medan Magazine, Selasa (17/7/2012).
Uchok melanjutkan, berdasarkan analisis Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra), potensi penyimpangan anggaran yang merugikan negara oleh PT. Telekomunikasi Indonesia mencapai Rp12 miliar dan US$ 130 juta.
“Di bawah PT. Telekomunikasi Indonesia, ada PT Rajawali Nusantara Indonesia. Dari yang didapatkan dari LSM Fitra bahwa PT. Rajawali Nusantara memiliki potensi penyimpangan anggaran senilai Rp 904,85 miliar dan di posisi ketiga, PT Jasa Marga dengan potensi penyimpangan sebesar Rp 605 miliar,” katanya.
Uchok melanjutkan, potensi-potensi penyimpangan tersebut terjadi karena sejumlah faktor. Namun, faktor yang terkuat adalah kelemahan sistem pengendalian internal, sistem pengendalian akuntansi, dan pelaporan catatan keuangan yang tidak akurat dan penyusunan laporan yang tidak sesuai ketentuan.
“Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan dan kelemahan struktur pengendalian intern juga satu pendorongnya. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai dalam BUMN. SOP juga terkadang tidak ditaati,” katanya. (Puput Julianti Damanik)
