Gali Pajak dari Pelabuhan Belawan

Alexander October 18, 2012 0
Gali Pajak dari Pelabuhan Belawan

MEDAN – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kantor Wilayah Sumatera Utara I Medan menggali potensi pajak dari aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Belawan. Sebab, selama ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang terjadi akibat transaksi bisnis dan aktivitas bongkar muat barang dari dan ke pelabuhan itu diduga belum disetorkan secara benar.

Hal itu terungkap dalam acara bertajuk “Diskusi Kewajiban Pemungutan dan atau Pemotongan Pajak Terkait Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan” yang digelar Kanwil Pajak Sumut I Medan bersama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumut, di Hotel Emerald Garden, Medan, Rabu (17/10/2012).

Diskusi yang dibuka Kakanwil Ditjen Pajak Sumut I Medan, Estu Budiarto dihadiri Ketua APBMI Sumut, Herbin Polin Marpaung, Sekretaris Wilayah Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) Sumut , Wiluyo Hartono, Ketua BPD Gabungan Perusahaan Eksporter Indonesia (GPEI) Sumut yang juga Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) Sumut, Khairul Mahalli, Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Belawan, T Hutabarat dan pihak terkait.

Estu Budiarto dalam sambutannya mengatakan, langkah menggelar diskusi tersebut untuk mendorong terciptanya fairness (kompetisi) yang sehat di kalangan pengusaha yakni agar semua pelaku usaha masing-masing membayar dan melaporkan pajaknya secara baik dan benar.

Sebab, kata dia, sangat tidak adil dan fair jika pengusaha yang membayar pajak secara baik disandingkan dengan pengusaha lain yang belum membayar pajak.

Estu Budiarto yang didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan, Deli Azraaf dan Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (Kabid P2Humas) Medan, M Simbolon menegaskan, pelaksanaan diskusi tersebut dimaksudkan untuk mengedukasi pelaku bisnis yang ada di kawasan pelabuhan agar memahami sekaligus menunaikan kewajiban perpajakannya.

“Terasa miris jika pelaku usaha dijatuhi sanksi perpajakan akibat faktor ketidaktahuannya. Dia mengimbau pasca diskusi dan sosialisasi tersebut agar pelaku usaha di Pelabuhan Belawan yakni eksporter, importer, penyedia jasa bongkar muat dan lainnya agar patuh membayar pajak terutang yang timbul akibat transaksi bisnis yang dilakukan dengan pihak mitra bisnisnya,” ujarnya.

Diungkap Estu Budiarto, bagi pelaku usaha yang terbukti tidak menunaikan kewajiban perpajakannya akan dijatuhi sanksi administratif yang cukup berat.

Seusai membuka diskusi menjawab pertanyaan wartawan, Estu Budiarto mengatakan, pihak Ditjen Pajak menilai penting mengedukasi pelaku bisnis di kawasan pelabuhan tentang kewajiban perpajakan.

Menurut dia, secara nominal, potensi pajak yang hilang di Pelabuhan Belawan tidak signifikan. Namun, edukasi penting untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang kewajiban pajak sekaligus membangun iklim persaingan yang sehat di antara sesama pelaku usaha yakni agar sama-sama membayar pajak. (Muhammad Isya)

Leave A Response »

Switch to our mobile site