MEDAN – Para pedagang buku Lapangan Merdeka yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Buku Lapangan Merdeka terus meminta dukungan kepada masyarakat khususnya kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi-organisasi pemuda/ mahasiswa agar lokasi berjualannya tidak dipindahkan ke Mandala.
Lapangan Merdeka sudah dikenal oleh masyarakat Medan maupun para wisatawan merupakan pusat mencari buku termurah dan menjadi salah satu ikon Kota Medan sejak tahun 1960 yang kemudian disahkan oleh eks Walikota Medan, Abdilah pada tahun 2003.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Buku Lapangan Merdeka, Max Simangungsong, Sabtu (15/9/2012) kepada wartawan. Walikota Abdillah memindahkan mereka ke sisi Lapangan Merdeka demi kesejahteraan pedagang. Mereka juga mengaku sudah nyaman di lokasi tersebut.
“Namun kali ini, Rahudman ingin kami pindah ke Mandala karena pihaknya sudah melakukan penandatanganan dengan PT KAI yang akan menjadikan lahan tersebut menjadi lahan parkir City Check In yang proyeknya menghabiskan dana sebesar 18 miliar,” katanya.
Lanjutnya, alasan Pemko Medan memindahkan karena pembangunan terminal City Check In adalah program nasional, namun yang sangat disayangkan kenapa program nasional tersebut terkesan tidak memiliki kajian dan kesiapan. “Alasannya program nasional, apakah pendidikan bukan program nasional. Kami hadir untuk membantu menyediakan buku murah yang mungkin tidak dapat dibeli pelajar, mahasiswa atau masyarakat umum,” ujarnya.
Ditambahkan Max, kehadiran mereka sangat membantu masyarakat bahkan dari luar kota dan provinsi di Indonesia. “Nampaknya Pemko Medan juga terkesan pilih kasih, kenapa bukan Merdeka Walk aja yang dipindahkan, kenapa kami yang sudah lama dan memiliki SK,” katanya.
Di tempat yang sama, ketua harian Asosiasi Pedagang Buku Lapangan Merdeka, Donald Sitorus menyampaikan pihak Pemko Medan mengambil keputusan tanpa ada diskusi oleh para pedagang.
“Kami tidak pernah dipanggil diskusi, informasi pemindahan ini kami dapatkan dari media. Nah tiba-tiba bulan Agustus tanggal 28, anggota Rahudman datang dan mengatakan kalau kios kami harus kosong. Setelah kami menuntut barulah kami diundang diskusi di podium Lapangan Merdeka tanpa alas. Tanggal 6 September dipanggil di kantor camat. Apakah ini yang dibilang program nasional?” ujarnya.
Seharusnya, lanjutnya, Pemko Medan harus melakukan banyak kajian dalam mengambil keputusan. “Apa ada kajian kalau kami dipindahkan, macet dapat terhindarkan, pedagang bertambah sejahtera, kalau gak ada kajiannya ngapain digusur. Setau kami juga pembangunan City Check In ini di sebelah Jalan Jawa bukan di Lapmer. Untuk itu kami sangat menolak,” katanya.
Untuk itu, pihaknya mengharapkan kepada LSM dan organisasi pemuda yang ada untuk membantu menyuarakan suaranya. “Kami harap semua bisa bantu, tapi sejauh ini sudah banyak yang bergabung dan siap membantu. Kalaupun Walikota tetap ngotot maka kami akan melakukan perlawanan dengan hukum dan juga aksi,” ujarnya. (Puput Julianti Damanik)
