Tidak Lapor Izin Usaha 7 Pedagang Valas di Medan Ditutup BI

Mohammed Bintang January 16, 2012 0
Tidak Lapor Izin Usaha 7 Pedagang Valas di Medan Ditutup BI

MEDAN - Bank Indonesia (BI) mencabut izin usaha 188 pedagang valuta asing (valas) di seluruh Indonesia, termasuk 7 pedagang valas di Medan. Hal ini karena pedagang valas bukan bank tersebut tidak melapor untuk membuka izin usaha ke BI sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

“Pedagang valuta asing bukan bank, tapi memang diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bank Indonesia. Jika tidak maka akan dicabut,” ujar Humas BI Pusat, Difi Johansyah di Gedung BI seperti yang disampaikan staf Humas BI Medan/ Kantor Regional Sumut dan Aceh, Samsir Alam kepada wartawan, di Gedung Bi Medan, Jalan Balai Kota Medan, Senin (16/01/12).

Ketentuan tersebut, ungkapnya, sudah diatur  dalam Surat Edaran Bank Indonesia NO.13/21/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank. Berdasarkan keterangan Difi, ketentuan itu merupakan aturan teknis pelaksanaan dari PBI NO.13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank yang diterbitkan pada 23 Juni 2011 dan PBI mengenai pedagang valuta asing.

“Pencabutan 188 pedagang valas tidak berizin dilakukan setelah ada sosialisasi beberapa waktu lalu terlebih dahulu. Ternyata mereka yang ditutup atau dicabut izin usahanya tidak melengkapi maupun tidak melakukan laporan kepada BI kembali. Paling banyak di Jakarta yang dicabut izinnya,”ungkapnya.

Difi mengatakan, penyempurnaan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kelengkapan dan akurasi data atau informasi lalu lintas devisa serta mengeliminasi redudansi data laporan perusahaan yang disampaikan kepada BI selama ini, seperti dalam pelaporan utang luar negeri dan laporan tentang kegiatan pedagang valuta asing.

Disebutkannya, hingga akhir Desember 2011 pedagang valuta asing yang tercatat memiliki izin BI mencapai 899 pedagang,” tutup Difi. Adapun data pedagang valas per kota yang dicabut izinnya oleh BI tercatat 2 di Bandung,1 di Banjarmasin, 12 di Batam, 5 di Cirebon, 26 di Denpasar, 124 di Jakarta, 1 di Malang,1 di Mataram, 7 di Medan, 1 di Palembang, 1 Pekanbaru, 1 Solo, 4 di Surabaya, 1 di Padang, dan 1 di Jogjakarta.

Peneliti Ekonomi Muda Senior BI Kantor Regional Sumut dan Aceh, Indra Kuspriyadi, kepada MedanMagazine, mengakui, BI mencabut izin tujuh pedagang valas di Medan karena perusahaan valas ini sudah tidak melakukan aktivitas selama 1-3 sampai tiga tahun.

“Secara hukum, perusahaan ini memang harus ditutup karena sudah tidak melakukan aktivitas apa-apa. Bahkan sudah ada yang tidak beroperasi selama dua tahun. Mereka juga tidak pernah melapor rutin,” jelasnya.

Diungkapnya, penutupan perusahaan valas tidak dilakukan secara langsung. BI sudah melakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti mengirimkan surat peringatan sampai tiga kali. BI juga memberi kesempatan untuk mereka menjawab, namun sampai tiga kali kita surat peringatan dikirimkan, tidak ada jawaban. Jadi BI memutuskan untuk menutupnya karena perusahaan ini juga tidak punya kewajiban seperti bank.

“Penutupan perusahaan valas ini murni karena sudah tidak lagi melakukan aktivitas. Jadi bukan karena terindikasi money laundering. Karena sebagian besar dari perusahaan yang ditutup ini selama ini beroperasi secara baik dan tidak ada dugaan melakukan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur,” pungkas Indra.  (Laporan: Muhammad Isya/isya@medanmagazine.com)

Leave A Response »

Switch to our mobile site