WP Kaya Medan Tetap Dikenai PBB 0,3 Persen

Alexander June 23, 2012 0
WP Kaya Medan Tetap Dikenai PBB 0,3 Persen

MEDAN – Sekitar 17.000 wajib pajak (WP) di Kota Medan yang ditengarai memiliki aset bangunan dan tanah dengan nilai di atas Rp 1 miliar, akan tetap dikenai pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan persentase perkalian sebanyak 0,3% seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang PBB Pedesaan dan Perkotaan.

Sementara bagi 300.000-an warga Kota Medan yang memiliki aset tanah dan bangunan di bawah Rp 1 miliar, kemungkinan bakal dikenai PBB dengan persentase perkalian yang variatif.

“Ya, sebanyak 17.000 warga kaya Kota Medan itu akan mampu memberikan sumbangan bagi pendapatan asli daerah (PAD) dari PBB lebih Rp 300 miliar.  Asumsi PAD dari PBB orang kaya Medan tersebut masih itung-itungan kasar, dengan total perkalian 0,3 persen,” ujar Juliandi, Siregar, angota Fraksi Partai Keadilan dan Sejahtera (F-PKS) DPRD Medan, yang juga anggota Banleg, usai mengikuti rapat pembahasan perubahan perda tersebut yang diselenggarakan Badan Legislatif (Banleg) dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda), Syahrul Harahap, di gedung DPRD Kota Medan, Jumat (22/6/2012).

Namun untuk 300.000 lebih WP yang memiliki aset bangunan dan tanah di bawah Rp 1 miliar, kata Juliandi, Banleg umumnya memiliki pandangan yang sama untuk membuat persentase perkalian bervariasi. Tujuannya, kata Juliandi, agar raihan PAD Kota Medan dari PBB tidak terlalu jeblok.

Sebab, kata politisi muda yang tergabung dalam Komisi D DPRD Medan ini, bila diitung secara cermat, ternyata perolehan PAD yang diperoleh bila dikembalikan perkalian dari 0,2% ke 0,1%, tidak memberikan hasil yang maksimal.

“Itung-itungan kami, kalaupun tetap dikalikan 0,2 persen, ternyata PAD yang diperoleh berkisar Rp 65 miliar. Nah, kalau dikembalikan ke 0,1 persen, maka itu berkurang sekitar setengah dari Rp 65 miliar tersebut,” sebut Juliandi.

Ketua FPKS, Salman Alfarizi, meminta Banleg yang saat ini tengah membahas proses perubahan terbatas untuk memasukan sejumlah klausul, di antaranya mekanisme restitusi, sistem perhitungan pajak dilakukan simulasi dan menghapus kata pedesaan pada judul perda tersebut.

“Soal mekanisme restitusi harus menjadi permasalahan serius, sehingga masyarakat punya kepastian,” katanya.

Dia mengatakan, selisih bayar bagi masyarakat yang sudah membayar PBB menjadi pengurangan pembayaran tahun berikutnya.

Salman juga meminta restitusi dicantumkan dalam pasal Perda perubahan atau dalam Perwal berikutnya. “Harus dicantumkan adanya restitusi itu dalam pasal atau Perwal yang akan mengatur Perda ini,” ujarnya.

Tidak hanya soal itu, Salman juga menyoroti soal pembahasan sistem perhitungan pajak yang harus dilakukan simulasi untuk mematangkan revisi.

“Dalam proses pembahasan ini peritungan pajak harus dilakukan dengan melakukan simulasi agar revisi perda ini lebih matang dan sempurna,” jelasnya.

Selain dua permasalahan tersebut, Salman juga mengusulkan agar kata-kata pedesaan dalam judul Perda tersebut dihilangkan langsung saja, dan difokuskan pada kata perkotaan saja. (Muhammad Isya)

Leave A Response »

Switch to our mobile site